Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1946 Tentang Pemberian Pangkat Militer Kepada Ketua, Wakil Ketua, Anggota-Anggota Mahkamah Tentara Agung, Jaksa Tentara Dan Panitera Mahkamah Tentara

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1946

Tentang

Pemberian Pangkat Militer Kepada Ketua, Wakil Ketua, Anggota-Anggota Mahkamah Tentara Agung, Jaksa Tentara Dan Panitera Mahkamah Tentara

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang: bahwa perlu adanya peraturan unuk memberikan pangkat militer titulair kepada Ketua, Wakil Ketua, anggota-anggota Mahkamah Tentara Agung, Jaksa Tentara dan Panitera Pengadilan Tentara.

Mengingat: pasal 21 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1946 tentang Pengadilan Tentara.

Memutuskan:

Menetapkan peraturan sebagai berikut;

Pasal 1

(1) Ketua Mahkamah Tentara Agung diberi pangkat Letnan Jenderal.

(2) Wakil ketua Mahkamah Tentara Agung diberi pangkat serendah-rendahnya Jenderal Mayor.

(3) Anggota Mahkamah Tentara Agung yang juga menjadi Anggota Mahkamah Agung diberi pangkat serendah-rendahnya Kolonel.

(4) Anggota Mahkamah Tentara Agung ahli hukum yang dimaksudkan pada pasal 8 ayat 2 undang-undang tentang Pengadilan Tentara diberi pangkat serendah rendahnya Kolonel.

(5) Jaksa Tentara Agung diberi pangkat serendah-rendahnya Jenderal Major.

(6) Jaksa tinggi tingkat 1 diberi pangkat serendah-rendahnya Kolonel.

(7) Panitera Mahkamah Tentara diberi pangkat serendah-rendahnya Letnan Kolonel.

Pasal 2

(1) Ketua Mahkamah Tentara Agung diberi pangkat serendah-rendahnya Letnan Kolonel.

(2) "Ketua Pengganti" Mahkamah Tentara diberi pangkat serendah-rendanya Letnan Kolonel.

(3) Jaksa Tentara diberi pangkat serendah-rendahnya Mayor.

(4) "Jaksa Tentara Pengganti" diberi pangkat serendah-rendahnya Mayor.

(5) Panitera Mahkamah Tentara diberi pangkat serendah-rendahnya Kapten.

Pasal 3

Pemberian pangkat hanya berlaku waktu menjabat jabatan tersebut diatas.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku sejak hari diumumkan.

Ditetapkan di Yogyakarta

Pada tanggal 1 Agustus 1946

Presiden Republik Indonesia,

ttd.

Soekarno.

Menteri Pertahanan,

ttd.

Amir Sjarifoeddin.

Menter Kehakiman,

ttd.

Mr. Hadi.

Diumumkan

Pada tanggal 1 Agustus 1946.

Sekretaris Negara,

ttd.

A.G. Pringgodigdo