Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1946 Tentang Mengadakan Mahkamah Tentara Agung Luar Biasa

 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1946

Tentang

Mengadakan Mahkamah Tentara Agung Luar Biasa

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang: bahwa berhubung dengan kesukaran perhubungan lalu lintas, perlu diadakan pengadilan tentara luar biasa, yang untuk sementara waktu menjalankan segala kekuasaan dan kewajiban Mahkamah Tentara Agung;

Menimbang pula: bahwa kedudukan Mahkamah Tentara Agung Luar Biasa itu sejogyanya di kota Yogyakarta.

Mengingat: akan bunyi pasal 22 Undang-undang tentang Pengadilan Tentara.

Memutuskan:

Pasal 1

Untuk sementara waktu diadakan "Mahkamah Tentara Agung Luar Biasa".

Pasal 2

Mahkamah Tentara Agung Luar Biasa menjalankan kekuasaan dan kewajiban Mahkamah Tentara Agung.

Pasal 3

Mahkamah Tentara Agung Luar Biasa berkedudukan di kota Yogyakarta

Pasal 4

Mahkamah Tentara Agung Luar Biasa bersidang dengan seorang ahli hukum sebagai Ketua, 3 orang ahli hukum sebagai anggota. 3 orang Opsir tentara sebagai anggota, advokat-fiskal dan seorang panitera.

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juli 1946.

Ditetapkan di Yogyakarta

pada tanggal 18 Juli 1946

Presiden Republik Indonesia,

ttd.

Soekarno.

Diumumkan

pada tanggal 19 Juli 1946.

Sekretaris Negara,

ttd.

A.G. Pringgodigdo

Catatan:

Status: Dicabut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1946 tentang Peraturan Tentang Mencabut Peraturan No.6 Tahun 1946 Tentang Mahkamah Tentara Agung Luar Biasa